Kejadian di atas tidak hanya terjadi tahun ini tapi itu sudah jadi tradisi yang setiap tahunnya, menghantui para orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya, hingga ada yang terpaksa menggadaikan atau menjual perhiasannya hanya untuk membayar berbagai macam pungutan. Namun hal itu dilakukan oleh mereka yang mempunyai simpanan perhiasan, tapi tak sedikit dari mereka yang terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena tidak mampu membayar bermacam-macam pungutan. Sekolah mungkin punya alasan kenapa mereka selalu memungut uang di setiap tahun ajaran. Setiap tahunnya selalu ada yang namanya berbagai pungutan misalnya, biaya pembangunan, biaya partisipasi, sumbangan sukarela, uang fisik, uang pangkal, dll.

Pungutan memang sudah jadi kewajiban di sekolah negeri hingga berakibat mahalnya biaya pendidikan, namun sekolah swasta pun tidak lebih baik dari sekolah negeri. Mereka seakan seperti menjual barang dagangan dengan berharap memperoleh keuntungan yang besar.

Dari semua kata-kata pungutan tersebut ada sedikit kata yang aneh yaitu sumbangan sukarela. Kita semua tahu apa yang dinamakan dengan sumbangan sukarela, yaitu sumbangan yang sesuai kehendak kita atau dengan kata lain tak ada patokan berapa kita harus memberi. Namun sekolah terkadang menyalahkan arti itu dengan memberikan patokan berapa uang sumbangan sukarela. Kalau sudah begitu, itu bukan sumbangan sukarela namanya, melainkan pungutan.

Terlepas dari semua itu, sebenarnya pungutan itu tidak dilarang asal rincian uang itu mau dipakai kemana bisa dilakukan transparan dan dipertanggungjawabkan dan tentu saja ada hasilnya. Misalnya, sekolah memungut uang dengan nama uang pembangunan namun kenyataannya tidak ada pembangunan sampai siswa yang dipungut uangnya tamat sekolahnya. Hal seperti itu perlu dipertanyakan kemana uang pembangunannya?

Pungutan sekarang jadi sedikit bermasalah karena ada kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang yang memberikan istilah sekolah gratis pada dana bantuan operasional sekolah atau yang dikenal dengan dana BOS. Sehingga masyarakat menganggap bahwa masuk sekolah sudah tidak ada pungutan lagi. Padahal jumlah yang diterima belum tentu mencukupi kebutuhan jumlah operasional sekolah tersebut sehingga ketika sekolah melakukan pungutan, langsung saja sekolah disalahkan dan dianggap tidak benar.

Pungutan (mungkin) terlahir dari kegagalan kebijakan pemerintah dalam merealisasikan dana pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20, 2003 tentang Sisdiknas, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah (APBN dan APBD).

Seandainya saja, pejabat di negeri ini konsisten menjalankan konstitusi, keluhan mengenai gaji guru yang rendah, masalah anak-anak miskin yang tidak bisa bersekolah dan melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya, sekolah gratis untuk pendidikan wajib (SD dan SMP) tentu tidak bakal ada masalah lagi. Dengan dalih anggaran terbatas, konstitusi dilanggar. Ketentuan UUD bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dilanggar.

Dari semua permasalahan itulah, pungutan memang tak (akan) berakhir sampai pemerintah merealisasikan dana pendidikan seperti apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20, 2003 tentang Sisdiknas yaitu minimal 20% dari APBN dan APBD.

(Dimuat di Radar Banjarmasin, 17 Juli 2007)

Baca Juga Artikel Terkait :

• Semoga Satu Tumbuh Seribu

  Hari ini bukanlah pertama kali aku mengalami kejadian ini dan ...

• “Kejamnya” Pendidikan

  Hari ini UN untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah dimulai, ...

• Problematika Pendidikan di Indonesia

  Masalah pendidikan di negeri ini memang tak ada habisnya untuk ...

• Hentikan Ujian Nasional

  Ujian Nasional (UN) SMA/SMK baru saja berakhir namun Sekolah Menengah ...

• Download Buku Sekolah Elektronik (BSE)

  Buku adalah salah satu sumber informasi terpenting dalam pendidikan di ...